JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh ajakan yang beredar di media sosial untuk menarik dana dari bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah tersebut diingatkan dapat menimbulkan gangguan terhadap stabilitas sektor keuangan Indonesia.
“Ada dinamika yang muncul di media sosial mengajak masyarakat menarik dananya dari bank BUMN, namun saya menghimbau agar tetap rasional dan tidak terpengaruh oleh banyaknya ajakan tersebut yang bisa berdampak pada stabilitas sektor keuangan,” ujar Fauzi.
Keberadaan ajakan semacam itu dikhawatirkan dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap beberapa bank BUMN yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Fauzi menekankan bahwa kondisi fundamentalan beberapa bank BUMN tetap kuat dan dalam pengawasan ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta otoritas terkait lainnya.
Menyikapi isu ini, Fauzi, politikus dari Partai NasDem, menjelaskan bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, atau yang dikenal sebagai Danantara, merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian nasional dan menarik investasi, bukan untuk memperlemah industri perbankan nasional. Danantara berfungsi sebagai sovereign wealth fund (SWF) dan dikelola oleh Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
“Keberadaan Danantara sebagai sovereign wealth fund yang dikelola oleh LPI bertujuan untuk memperkuat perekonomian nasional dan menarik investasi, bukan melemahkan industri perbankan nasional.” ungkap Fauzi.
Dia juga memaparkan pentingnya kehadiran Danantara dalam era perekonomian global yang semakin menantang ini. Menurutnya, Danantara dirancang untuk memberikan stimulus investasi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.
Dia menambahkan bahwa narasi ajakan menarik dana tersebut sebenarnya lebih berkaitan dengan reaksi sejumlah pihak terhadap kebijakan baru pemerintah, seperti peresmian Danantara. Meski begitu, penegasan perlu dilakukan bahwa sistem perbankan nasional berada dalam kondisi yang aman.
"Kami memahami bahwa munculnya ajakan menarik dana dari bank BUMN di media sosial adalah bagian dari dinamika respons publik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk peresmian Danantara. Namun, saya ingin menegaskan bahwa sistem perbankan nasional kita, khususnya bank-bank BUMN, memiliki fundamental yang kuat dan diawasi secara ketat oleh OJK serta otoritas terkait,” lanjut Fauzi.
Fauzi juga menyatakan bahwa Komisi XI DPR RI berkomitmen melakukan pengawasan ketat terhadap setiap kebijakan pemerintah, khususnya di sektor keuangan dan investasi. Komisi ini akan memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Komisi XI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah di sektor keuangan dan investasi, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan rakyat dan stabilitas ekonomi nasional," tandasnya.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan bijak dalam merespon berbagai informasi yang beredar di media sosial terkait ajakan penarikan dana di bank-bank BUMN. Dalam konteks ini, berita palsu atau informasi yang tidak akurat bisa merusak stabilitas ekonomi yang telah dijaga dengan saksama oleh berbagai pihak.
Pihak lain di pemerintahan dan otoritas keuangan juga diharapkan turut aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar dan dapat merugikan kepentingan bersama. Dengan kerja sama seluruh pihak, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga dengan baik.
Hal ini menjadi penting mengingat daya tahan ekonomi nasional sangat bergantung pada kolaborasi semua elemen, termasuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang menjadi pilar perekonomian. Bank BUMN, sebagai bagian dari instrumen ekonomi pemerintah, harus tetap berfungsi optimal dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, dengan adanya imbauan ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih bijak dalam menyikapi setiap ajakan yang bisa merugikan stabilitas dan sistem keuangan yang ada, serta tetap mendukung upaya pemerintah dalam membangun ekonomi yang kuat dan inklusif.
