JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk Muhammadiyah akan segera diterbitkan dalam bulan ini. Langkah ini menandai keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, menyambut positif rencana pemerintah tersebut. Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah telah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur pendukung untuk mengelola tambang yang akan diberikan.
"Saya mengucapkan terima kasih jika benar Pak Bahlil sebagai Menteri ESDM bulan ini sudah akan menandatangani IUPK untuk PP Muhammadiyah. Dengan demikian, keraguan dari berbagai pihak tentang keseriusan pemerintah memberikan IUPK kepada Muhammadiyah sudah terjawab," ujar Anwar Abbas dalam keterangan resmi yang diterima.
Kesiapan Muhammadiyah dalam Mengelola Tambang
Muhammadiyah telah mengambil langkah strategis dalam mempersiapkan diri sebagai pengelola tambang. Organisasi ini telah membentuk dua perusahaan khusus yang akan fokus pada pengelolaan tambang batu bara. Langkah ini menunjukkan keseriusan Muhammadiyah dalam menjalankan amanah pengelolaan sumber daya alam.
"Kami telah membentuk dua perusahaan untuk mengelola tambang yang diberikan oleh pemerintah. Perusahaan ini akan melibatkan SDM yang ahli dalam pertambangan, termasuk lulusan dan pengajar dari institusi pendidikan Muhammadiyah," ujar Anwar Abbas.
Selain itu, Muhammadiyah juga telah mempersiapkan SDM yang kompeten di bidang pertambangan. Organisasi ini memiliki 12 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan jurusan teknik pertambangan, 12 jurusan alat-alat berat, 5 fakultas pertambangan, dan 10 jurusan teknik lingkungan. Langkah ini menunjukkan komitmen Muhammadiyah dalam memastikan pengelolaan tambang yang profesional dan berkelanjutan.
"Kami fokus pada persiapan SDM sebelum mengajukan pengelolaan tambang kepada pemerintah. Kami akan menghitung SDM dari kader Muhammadiyah melalui institusi pendidikan yang kami miliki," ujar Anwar Abbas.
Proses Penerbitan IUPK oleh Kementerian ESDM
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa proses penerbitan IUPK untuk Muhammadiyah saat ini sedang berlangsung. Ia menargetkan bahwa dalam bulan suci Ramadan ini, izin tersebut akan resmi diterbitkan.
"Untuk Muhammadiyah sekarang sudah berproses. Mungkin insyaallah dalam bulan suci Ramadhan ini saya akan menandatangani WIUPK nya, supaya bisa meningkat menjadi IUP dan bisa melakukan produksi," ujar Bahlil Lahadalia.
Penerbitan IUPK ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang baru, yang mengakomodasi keterlibatan ormas dalam pengelolaan tambang. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.
Tanggapan Publik dan Harapan ke Depan
Rencana pemberian IUPK kepada Muhammadiyah mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan. Banyak yang melihat langkah ini sebagai upaya pemerintah dalam memberdayakan ormas keagamaan untuk berperan aktif dalam sektor strategis nasional.
"Pemberian izin ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam melibatkan ormas dalam pengelolaan sumber daya alam. Diharapkan Muhammadiyah dapat menjadi contoh dalam pengelolaan tambang yang transparan dan berkelanjutan," ujar seorang pengamat ekonomi.
Ke depan, Muhammadiyah berencana untuk segera menggelar rapat koordinasi setelah IUPK resmi diterima. Rapat ini akan membahas langkah-langkah strategis dalam pengelolaan tambang, termasuk aspek teknis, operasional, dan keberlanjutan lingkungan.
"Begitu IUPK sudah berada di tangan organisasi, maka PP Muhammadiyah akan rapat secepatnya untuk membicarakan dan menyiapkan segala sesuatunya," tegas Anwar Abbas.
Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari pemerintah, Muhammadiyah optimis dapat mengelola tambang dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional serta kesejahteraan masyarakat.
