JAKARTA – Komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan kembali ditegaskan oleh DPRD Kota Gorontalo. Anggota DPRD H. Darmawan Duming menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pendidikan gratis untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai wujud nyata pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mewujudkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Kota Gorontalo.

Kebijakan pendidikan gratis yang tertuang dalam putusan MK tersebut mengamanatkan pembebasan biaya pendidikan di jenjang SD dan SMP. Hal ini sejalan dengan semangat konstitusi dalam menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan tanpa hambatan ekonomi.

“Dengan adanya kebijakan ini, kami berharap para siswa dan orang tua dapat lebih bersemangat dalam mengikuti pendidikan, karena beban biaya sudah tidak ada lagi. Namun, kualitas pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama,” kata Darmawan saat ditemui di Gorontalo.

Pendidikan Gratis, Tapi Mutu Harus Dijaga

Darmawan juga menekankan bahwa kebijakan pembebasan biaya tidak boleh dimaknai sebagai penurunan standar pendidikan. Menurutnya, pendidikan gratis harus diiringi dengan jaminan mutu, baik dari sisi pengajaran, kurikulum, hingga fasilitas pendukung. Ia mengingatkan agar pihak sekolah tidak lengah terhadap kualitas pembelajaran.

“Jangan sampai gara-gara biaya pendidikan yang sudah digratiskan, kualitas pengajaran dan fasilitas pendidikan justru menurun,” ujarnya menambahkan.

Ia menyebutkan bahwa pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan dan seluruh satuan pendidikan di Kota Gorontalo, harus bekerja keras memastikan bahwa pelayanan pendidikan tetap optimal meskipun sudah tidak dibebani pungutan biaya dari siswa.

Anggaran Pendidikan Dipastikan Aman

Dalam keterangannya, Darmawan juga memastikan bahwa Kota Gorontalo telah memenuhi ketentuan Undang-Undang tentang kewajiban alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menilai bahwa besarnya anggaran tersebut cukup untuk menopang kebijakan pendidikan gratis tanpa harus mengorbankan program-program lainnya di sektor pendidikan.

“Alhamdulillah, anggaran pendidikan kita selalu di atas 20 persen, yang berarti cukup untuk mendukung kebijakan ini,” ujarnya.

Menurut Darmawan, kecukupan anggaran ini menjadi bukti keseriusan Pemkot Gorontalo dalam memberikan prioritas kepada sektor pendidikan. Ia juga menilai bahwa manajemen anggaran yang tepat dan transparan akan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan ini di lapangan.

APBD Perubahan Harus Menyesuaikan Kebijakan

Lebih lanjut, Darmawan mengimbau pemerintah daerah agar segera menyesuaikan kebijakan anggaran melalui APBD Perubahan tahun berjalan sebagai respons konkret terhadap putusan MK. Ia menyarankan agar pos-pos anggaran yang berkaitan langsung dengan pembiayaan pendidikan dasar segera dikaji ulang dan disesuaikan untuk mendukung implementasi penuh kebijakan ini.

“Kami mengingatkan agar semua pihak taat pada putusan MK. Pendidikan harus benar-benar gratis, tanpa ada pungutan dari pihak sekolah,” tegasnya.

Darmawan menegaskan bahwa bentuk pungutan apa pun dari pihak sekolah kepada siswa maupun orang tua tidak boleh lagi dilakukan. Ia meminta Dinas Pendidikan Kota Gorontalo mengawasi secara ketat pelaksanaan di lapangan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap kebijakan tersebut.

Pendidikan Gratis sebagai Wujud Pemerataan

Menurut Darmawan, pendidikan gratis merupakan bentuk konkret dari pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh anak bangsa, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan ekonomi. Dengan pembebasan biaya pendidikan, diharapkan angka putus sekolah dapat ditekan, dan partisipasi pendidikan dasar bisa meningkat secara signifikan.

“Ini bukan hanya soal kewajiban konstitusional, tetapi juga soal keadilan sosial. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus dibebani oleh kondisi ekonomi keluarganya,” jelas Darmawan.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak, baik pemerintah daerah, DPRD, kepala sekolah, guru, hingga orang tua siswa. Tanpa komitmen bersama, cita-cita untuk menghadirkan pendidikan yang benar-benar inklusif dan berkualitas akan sulit tercapai.

Komitmen DPRD: Pendidikan adalah Investasi Jangka Panjang

Sebagai wakil rakyat, Darmawan menegaskan bahwa DPRD Kota Gorontalo akan terus mendorong kebijakan pendidikan yang berpihak pada rakyat. Menurutnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia masa depan. Oleh karena itu, seluruh kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat sektor pendidikan harus mendapatkan dukungan penuh dari legislatif.

“Kami di DPRD siap mengawal dan memastikan bahwa seluruh kebijakan yang mendukung pendidikan gratis benar-benar dijalankan. Ini bagian dari tanggung jawab moral kami kepada masyarakat,” ungkapnya.

Harapan untuk Pemerintah dan Masyarakat

Darmawan juga berharap agar masyarakat, khususnya orang tua siswa, ikut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis. Ia menyarankan agar masyarakat tidak segan untuk melaporkan jika masih ditemukan praktik pungutan yang tidak sesuai aturan di sekolah-sekolah.

“Kalau ada yang merasa masih dibebani biaya, silakan laporkan ke kami atau ke Dinas Pendidikan. Kami akan tindak lanjuti,” ujarnya.

Ia mengakhiri pernyataannya dengan menyerukan agar seluruh elemen masyarakat bahu membahu mendukung pendidikan sebagai pilar utama kemajuan daerah.

Pendidikan gratis untuk SD dan SMP di Kota Gorontalo kini menjadi fokus utama pemerintah dan DPRD sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi. Kebijakan ini bukan hanya menghapus beban ekonomi bagi siswa dan orang tua, tapi juga menjadi tonggak penting dalam pembangunan sumber daya manusia di daerah. Dengan alokasi anggaran yang memadai dan pengawasan yang ketat, DPRD berharap program ini bisa berjalan efektif tanpa mengorbankan mutu pendidikan.

Dengan dukungan penuh dari DPRD Kota Gorontalo, seperti disampaikan oleh H. Darmawan Duming, langkah menuju pendidikan gratis dan berkualitas di Gorontalo tampaknya kian nyata. Kunci keberhasilan kini ada pada komitmen seluruh pihak untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas bersama.