JAKARTA - Industri batik Indonesia tengah memasuki fase penting dalam pengembangannya. Bukan hanya sekadar melestarikan warisan budaya, tetapi juga memperkuat daya saing agar mampu menembus pasar global. Dalam upaya ini, Kementerian Perindustrian memberikan perhatian serius terhadap penerapan standardisasi sebagai fondasi utama untuk menjamin kualitas, keaslian, dan keberlanjutan produksi batik nasional.
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, menekankan bahwa pertumbuhan industri batik tidak terlepas dari upaya menyeluruh yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari pelatihan, promosi, hingga fasilitasi pembinaan kepada pelaku IKM batik di seluruh Indonesia.
“Kain batik yang sarat dengan berbagai latar belakang kisah dan makna, kini semakin dikenal dan digemari masyarakat lintas generasi, bahkan kain batik sudah bisa menembus pasar global,” ungkap Reni.
Peningkatan popularitas batik memang membawa peluang besar, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan baru. Permintaan yang meningkat, ditambah dengan maraknya kain tiruan, membuat konsumen kesulitan membedakan antara produk asli dan replika. Untuk itulah, Kementerian Perindustrian mendorong pendekatan strategis melalui penerapan standardisasi sebagai upaya untuk melindungi dan meningkatkan mutu produk batik nasional.
Reni menjelaskan bahwa standardisasi tidak hanya mencakup aspek produk, namun juga menyentuh kompetensi pelaku usaha dan aspek keberlanjutan lingkungan. Beberapa standar yang diterapkan dalam industri batik antara lain SNI Batik, SKKNI, Batikmark, Sertifikasi Halal, serta Sertifikasi Industri Hijau.
“Setiap standardisasi ini menjamin suatu aspek, seperti SNI untuk kualitas produk, SKKNI untuk kompetensi perajin, Batikmark untuk keaslian produk, sedangkan Halal dan Industri Hijau merupakan standardisasi khusus yang berpotensi memperluas akses pasar bahkan sampai ke luar negeri,” tuturnya.
Dalam pandangan Reni, penerapan standar bukan hanya memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha dari sisi produksi, tetapi juga memperkuat daya tarik merek di mata konsumen. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk asli dan ramah lingkungan, batik yang telah tersertifikasi berpeluang besar menjadi pilihan utama di pasar domestik maupun internasional.
Sebagai bagian dari upaya edukasi dan diseminasi pemahaman tentang pentingnya standardisasi, Ditjen IKMA bekerja sama dengan Yayasan Batik Indonesia (YBI) menyelenggarakan sebuah webinar bertajuk Standardisasi pada Industri Batik. Acara ini digelar secara daring dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Gelar Batik Nusantara (GBN) serta Hari Batik Nasional (HBN) tahun 2025.
Webinar tersebut menghadirkan berbagai narasumber dari kalangan regulator dan praktisi, seperti Direktur Penguatan Standar dan Penilaian Kesesuaian dari Badan Standardisasi Nasional, Asesor Manajemen Mutu Industri dari Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik, serta perwakilan dari dunia usaha yakni Direktur Akasia Batik Yogyakarta.
Puncak perayaan GBN dan HBN 2025 akan dirayakan dengan pameran Gelar Batik Nusantara yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Juli hingga 3 Agustus 2025 di Pasaraya Blok M, Jakarta. Pameran ini akan menampilkan beragam produk batik unggulan dari berbagai daerah di Indonesia, sembari menjadi ajang edukatif untuk masyarakat mengenai pentingnya menjaga mutu dan keaslian batik melalui pendekatan standardisasi.
Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan, Budi Setiawan, turut mengapresiasi kegiatan ini sebagai sarana memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan industri batik nasional.
“Kegiatan ini dapat menjadi ruang sinergi antara pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat fondasi industri batik nasional. Sebab, keberlanjutan industri batik sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif terhadap pentingnya penerapan standar mutu,” ujarnya.
Budi juga menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal keberlanjutan industri batik. Menurutnya, batik bukan hanya produk tekstil, tetapi juga simbol identitas bangsa yang memiliki nilai ekonomi tinggi bila dikelola dengan baik dan dijaga kualitasnya secara berkelanjutan.
“Batik bukan sekadar kain, tapi identitas budaya yang punya kekuatan ekonomi besar jika dijaga mutunya, dikuatkan standarnya, dan dikenalkan secara berkelanjutan,” terang Budi.
Sementara itu, dari perspektif pemberdayaan masyarakat, dukungan juga datang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga KPPPA, Rini Handayani, yang juga menjabat sebagai Anggota Presidium Ikatan Pimpinan Tinggi (PIMTI) Perempuan Indonesia, menilai industri batik memiliki peran penting dalam memberikan ruang ekonomi khususnya bagi perempuan.
“Industri batik telah menjadi ruang kehidupan bagi jutaan pelaku IKM perempuan. Di pelosok negeri ini, industri batik mayoritas ditopang oleh tenaga kerja perempuan. Mulai dari perajin, pelaku usaha, ibu rumah tangga, kepala keluarga perempuan, hingga generasi muda menjadikan batik sebagai sumber penghidupan, maka penguatan kapasitas dan kualitas menjadi hal yang penting untuk terus ditingkatkan,” ungkap Rini.
Dengan pelibatan perempuan secara aktif dalam ekosistem industri batik, upaya standardisasi juga menjadi langkah strategis dalam membangun kesetaraan ekonomi dan sosial yang lebih baik. Selain menjamin keberlanjutan industri, standardisasi batik juga menjadi alat penting untuk meningkatkan martabat dan daya saing para pelaku IKM di tingkat global.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, industri batik Indonesia semakin siap menapaki masa depan yang berdaya saing tinggi. Dengan fondasi mutu dan identitas budaya yang kuat, batik bukan hanya menjadi warisan, melainkan kekuatan ekonomi nasional yang terus bertumbuh.
