JAKARTA - Upaya pemberantasan judi online di Indonesia terus menunjukkan perkembangan signifikan seiring meningkatnya koordinasi antarotoritas.
Selain pendekatan penegakan hukum, penguatan pengawasan sektor keuangan menjadi langkah penting untuk memutus aliran dana yang menopang aktivitas ilegal tersebut.
Perbankan, sebagai pintu utama lalu lintas transaksi, kini berada di garis depan dalam strategi pengendalian risiko yang berdampak langsung pada stabilitas sistem keuangan nasional.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempertegas komitmennya dalam menekan dampak judi online dengan meminta industri perbankan melakukan pemblokiran terhadap puluhan ribu rekening yang terindikasi terhubung dengan aktivitas tersebut.
Hingga awal Januari 2026, jumlah rekening yang telah diblokir mencapai sekitar 32.144 rekening. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
Selain pemblokiran, OJK juga menginstruksikan perbankan untuk mengembangkan pelaporan lanjutan, termasuk menutup rekening lain yang memiliki kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan rekening terindikasi.
Tidak hanya itu, bank diminta menerapkan enhanced due diligence (EDD) terhadap nasabah terkait guna memastikan tidak ada celah penyalahgunaan sistem keuangan untuk aktivitas ilegal.
Penguatan Pengawasan Sistem Keuangan Nasional
Langkah pemblokiran rekening mencerminkan pendekatan preventif sekaligus represif dalam menjaga integritas sistem keuangan. Dengan menutup akses transaksi, ruang gerak pelaku judi online dapat dipersempit secara signifikan.
Kebijakan ini juga menunjukkan bahwa pengawasan sektor jasa keuangan kini tidak hanya berfokus pada stabilitas industri, tetapi turut berperan dalam perlindungan sosial dan ekonomi masyarakat.
Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci efektivitas kebijakan tersebut. Data dari kementerian teknis, analisis transaksi oleh otoritas pelaporan, serta implementasi oleh perbankan membentuk ekosistem pengawasan yang saling terhubung.
Pendekatan terpadu ini dinilai penting mengingat modus operandi judi online terus berkembang dan memanfaatkan berbagai kanal transaksi digital.
Penurunan Nilai Transaksi Judi Online Nasional
Di tengah penguatan pengawasan, tren transaksi judi online di Indonesia menunjukkan penurunan.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa nilai transaksi judi online sepanjang 2025 mencapai Rp286,8 triliun, lebih rendah dibandingkan Rp359,8 triliun pada 2024. Penurunan sekitar 20% ini menjadi indikasi awal bahwa berbagai langkah pengendalian mulai memberikan dampak nyata.
Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah menyampaikan, “PPATK mencatat perputaran dana judi online pada tahun 2025 sebesar Rp286,84 triliun yang dilakukan dalam 422,1 juta kali transaksi.” Data tersebut menggambarkan skala aktivitas yang masih besar, namun menunjukkan arah penurunan dibandingkan periode sebelumnya.
Selain nilai transaksi, jumlah uang deposit juga mengalami penurunan dari Rp51,3 triliun pada 2024 menjadi Rp36 triliun pada 2025. Meski demikian, PPATK mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat 12,3 juta orang di Indonesia yang melakukan deposit judi online melalui berbagai kanal pembayaran seperti bank, dompet digital, dan QRIS.
Perubahan Modus dan Tantangan Pengawasan Digital
Walaupun nilai transaksi menurun, tantangan baru muncul dari perubahan pola penyetoran dana. PPATK mencatat adanya peningkatan signifikan penggunaan QRIS sebagai sarana deposit dibandingkan setoran melalui bank maupun e-wallet. Pergeseran ini menunjukkan kemampuan adaptasi pelaku dalam memanfaatkan inovasi sistem pembayaran digital.
Fenomena tersebut menuntut respons kebijakan yang lebih adaptif. Penguatan teknologi pemantauan transaksi, peningkatan kerja sama dengan penyelenggara sistem pembayaran, serta literasi keuangan masyarakat menjadi faktor penting untuk mencegah kebangkitan kembali aktivitas judi online melalui celah digital baru.
Di sisi lain, jumlah masyarakat yang terlibat menunjukkan bahwa persoalan judi online tidak hanya berkaitan dengan kejahatan finansial, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan perilaku. Oleh karena itu, pendekatan penanganan perlu mencakup edukasi publik serta perlindungan kelompok rentan.
Sinergi Kebijakan untuk Stabilitas Ekonomi Berkelanjutan
Pemblokiran puluhan ribu rekening dan penurunan nilai transaksi mencerminkan kemajuan dalam pengendalian judi online, namun upaya tersebut belum dapat dianggap selesai.
Keberlanjutan pengawasan, pembaruan regulasi, serta koordinasi lintas sektor tetap dibutuhkan untuk memastikan sistem keuangan nasional terlindungi dari risiko penyalahgunaan.
Peran OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan menjadi semakin strategis dalam menjaga keseimbangan antara inovasi digital dan mitigasi risiko. Dengan dukungan data analitik, pengawasan terintegrasi, serta kolaborasi antarlembaga, diharapkan ruang gerak aktivitas ilegal dapat terus dipersempit.
Ke depan, keberhasilan pemberantasan judi online tidak hanya diukur dari jumlah rekening yang diblokir atau nilai transaksi yang menurun, tetapi juga dari kemampuan menciptakan ekosistem keuangan yang aman, transparan, dan inklusif bagi masyarakat.
Stabilitas sistem keuangan nasional pada akhirnya bergantung pada ketahanan terhadap berbagai bentuk kejahatan ekonomi digital yang terus berkembang.
