JAKARTA - Pemulihan pascabencana di Sumatera telah menunjukkan hasil yang positif, dengan sejumlah daerah mengalami perubahan signifikan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Muhammad Tito Karnavian, yang menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, menyampaikan bahwa meskipun beberapa wilayah masih membutuhkan penanganan lebih lanjut, sebagian besar daerah yang terdampak bencana sudah kembali normal.
Hal ini disampaikan oleh Tito dalam acara penyerahan bantuan di Provinsi Aceh pada Selasa, 10 Februari 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Tito juga menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendukung upaya pemulihan di wilayah Sumatera. Anggaran tersebut akan disalurkan kepada masyarakat terdampak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Anggaran Pemulihan dan Dukungan untuk Optimalisasi Progres
Sebagai langkah lanjutan untuk mempercepat pemulihan, Tito juga meminta dukungan dari pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal kebijakan anggaran transfer ke daerah (TKD).
Ia menyebutkan bahwa kebijakan tersebut dapat memberikan dampak besar dalam pemulihan, khususnya bagi tiga provinsi yang terdampak bencana.
Menurut Tito, pengembalian anggaran transfer daerah pada tahun 2025 akan memberikan dampak yang signifikan terhadap proses pemulihan pascabencana.
Hal ini disebabkan oleh kemampuan anggaran tersebut untuk mendanai kebutuhan yang sangat mendesak, seperti pengadaan mebeler, pembangunan infrastruktur publik, dan penyediaan fasilitas pemerintahan yang hancur akibat bencana. Keberhasilan pemulihan, menurut Tito, sangat bergantung pada keselarasan kebijakan anggaran dengan kebutuhan di lapangan.
Upaya Strategis dalam Penanganan Pascabencana
Tito juga menjelaskan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan selama menjabat sebagai Kasatgas PRR Pascabencana Wilayah Sumatera.
Di antaranya adalah rapat koordinasi yang rutin dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, kunjungan langsung ke lokasi-lokasi yang terdampak bencana, serta penyaluran bantuan yang dilakukan secara terorganisir.
Tidak hanya itu, Satuan Tugas PRR juga mengembangkan sebuah dashboard data yang digunakan sebagai basis pemantauan penanganan pascabencana.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data yang diterima dan diproses terkait dengan penanganan bencana terkelola dengan baik. Tito menambahkan bahwa Kementerian Dalam Negeri juga telah membentuk posko gabungan lintas instansi yang secara berkala mengadakan rapat daring dengan pemerintah daerah untuk memperbarui data dan memastikan kelancaran proses pemulihan.
Tito mengungkapkan pentingnya peran data dalam pemulihan, dan menyebutkan bahwa data yang valid dapat meminimalkan terjadinya tumpang tindih atau ketidaksesuaian informasi.
Data yang Valid dan Pentingnya Kolaborasi Pemerintah Daerah
Dalam kaitannya dengan pengelolaan data, Tito menegaskan bahwa pengumpulan dan validasi data menjadi elemen penting dalam proses penanganan bencana yang terukur dan komprehensif.
Semua data yang dikumpulkan dari pemerintah daerah akan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan bahwa informasi yang diterima akurat dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
"Kecepatan pemerintah daerah sangat menentukan. Kami terus berupaya melakukan pemantauan dan update data setiap minggu melalui Zoom Meeting,” kata Tito.
Selain itu, Tito juga mengingatkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah sangat krusial dalam memastikan data yang dikirimkan akurat dan tepat waktu. Tito menyatakan bahwa pemerintah daerah yang bergerak cepat akan sangat membantu kelancaran proses pemulihan dan pemetaan kebutuhan daerah yang masih memerlukan penanganan lanjutan.
Menurutnya, kecepatan dalam pengumpulan dan verifikasi data akan membantu mempercepat alokasi bantuan dan penyaluran anggaran untuk perbaikan di daerah-daerah terdampak.
Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pemulihan yang Optimal
Tito dalam kesempatan ini juga mengungkapkan bahwa kerjasama antara berbagai instansi pemerintah, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta lembaga lain seperti BPS, sangat penting untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Kolaborasi ini melibatkan pemantauan yang terstruktur dan transparan, dengan tujuan agar penanganan pascabencana bisa dilakukan dengan efektif, terukur, dan adil.
Keberhasilan dalam pemulihan pascabencana bukan hanya bergantung pada anggaran besar yang dialokasikan, tetapi juga pada sistem yang terorganisir dan transparansi dalam penggunaan anggaran tersebut. Proses pemulihan yang terstruktur juga harus didukung oleh partisipasi aktif dari masyarakat setempat yang terdampak bencana, agar mereka bisa segera merasakan manfaatnya.
Pada kesempatan yang sama, Tito juga mengingatkan bahwa selain penanganan jangka pendek, pemulihan jangka panjang yang mencakup pembangunan infrastruktur yang lebih tahan bencana dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus utama dalam upaya pemulihan ini.
Hal ini bertujuan agar daerah yang terdampak bencana bisa bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar dan siap menghadapi potensi ancaman bencana di masa depan.
