JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memberikan penilaian positif terhadap perencanaan dan kesiapan fasilitas pelayanan publik di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Monas.
Dalam kunjungan yang dilakukan pada Kamis, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menyampaikan bahwa pihaknya memperoleh gambaran yang sangat memuaskan mengenai kesiapan fasilitas yang disediakan untuk masyarakat.
Menurutnya, aspek konstruksi dan finalisasi fasilitas pendukung MRT telah direncanakan dengan sangat matang, dan itu memberikan keyakinan bahwa Stasiun MRT Monas siap memberikan layanan sesuai dengan standar nasional dan internasional, khususnya dalam transportasi bawah tanah.
Najih juga menekankan pentingnya kesiapan fasilitas publik ini, mengingat Stasiun MRT Monas akan menjadi salah satu titik penting dalam sistem transportasi kota Jakarta, terutama dengan beroperasinya MRT Tahap 2.
Ia percaya bahwa dengan standar pelayanan yang sudah dirancang dengan baik, pengguna MRT di Stasiun Monas akan mendapatkan pengalaman yang nyaman, aman, dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Fasilitas yang Diperiksa dalam Peninjauan Ombudsman
Sebagai bagian dari peninjauan lapangan, Ombudsman RI memeriksa beberapa fasilitas utama yang akan digunakan oleh masyarakat di Stasiun MRT Monas. Peninjauan dimulai dari pintu masuk dan keluar stasiun, yang menjadi akses utama bagi para pengguna jasa transportasi.
Selain itu, sistem keamanan di area stasiun juga menjadi perhatian penting, karena menjadi salah satu aspek yang harus memenuhi standar keamanan yang ketat, terutama di area transportasi publik.
Fasilitas lainnya yang turut diperiksa termasuk fasilitas kesehatan, toilet, serta sarana untuk penyandang disabilitas, yang menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa stasiun ini inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Ombudsman juga memastikan bahwa sarana kebencanaan, seperti fasilitas antisipasi kebakaran dan gempa, telah direncanakan dengan baik dan siap untuk diterapkan.
Najih menegaskan bahwa seluruh fasilitas yang akan disediakan di Stasiun MRT Monas harus berorientasi pada kenyamanan dan keselamatan masyarakat, tanpa mengabaikan aspek aksesibilitas bagi seluruh pengguna.
Dengan demikian, Stasiun MRT Monas akan menjadi contoh dari sistem transportasi yang memprioritaskan pelayanan publik yang baik, aman, dan nyaman.
Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Proyek MRT Jakarta
Di sisi lain, Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus, juga memberikan perhatian khusus pada aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan MRT Jakarta Tahap 2.
Bobby mengungkapkan bahwa keterlibatan tenaga kerja Indonesia yang semakin banyak dalam pembangunan proyek MRT ini menjadi indikator positif dari proses alih teknologi dalam sektor transportasi massal modern.
“Keterlibatan tenaga kerja Indonesia semakin besar dalam pembangunan MRT Tahap 2. Ini menggembirakan karena ada alih pengetahuan dan kemampuan,” ujar Bobby.
Ia berharap bahwa ke depannya, seluruh proses pembangunan dan operasionalisasi MRT bisa sepenuhnya dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia, sehingga tidak hanya mengandalkan teknologi luar negeri, tetapi juga menciptakan kemandirian dalam pengembangan infrastruktur transportasi di tanah air.
Pembangunan terowongan MRT, yang merupakan lompatan teknologi signifikan dalam sistem transportasi nasional, juga menjadi sorotan Bobby.
Meskipun saat ini masih mendapat dukungan teknologi dari Jepang, ia optimistis bahwa Indonesia akan dapat menguasai teknologi ini dalam waktu dekat, yang pada akhirnya akan memberi dampak positif terhadap pengembangan sistem transportasi di Indonesia.
Komitmen Ombudsman dalam Mengawasi Proyek Infrastruktur Nasional
Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi MRT Jakarta, Risa Olivia, menyampaikan harapannya agar proyek pembangunan MRT Jakarta CP 201 Monas dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
Risa berharap pembangunan hingga tahap operasional untuk rute tahap 2A, yang mencakup Stasiun Monas dan dua stasiun lainnya, dapat selesai dengan baik dan memberikan layanan optimal kepada masyarakat.
“Kami berharap pembangunan ini berjalan lancar hingga dapat beroperasi untuk rute tahap 2A, termasuk Stasiun Monas dan dua stasiun lainnya, serta berkelanjutan hingga ke kawasan kota. Dukungan dari Ombudsman RI tentu sangat berarti bagi kelancaran proyek ini,” kata Risa.
Dengan adanya dukungan penuh dari Ombudsman, diharapkan proyek ini dapat memenuhi standar pelayanan publik yang diharapkan.
Ombudsman RI sendiri berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur strategis nasional, seperti proyek MRT, untuk memastikan bahwa selain percepatan fisik, pembangunan ini juga memperhatikan aspek-aspek pelayanan publik.
Ombudsman memastikan bahwa fasilitas yang ada di Stasiun MRT Monas, seperti aksesibilitas, keselamatan, kenyamanan, dan fasilitas pendukung lainnya, memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari proyek ini.
Membangun Transportasi Publik yang Berstandar Internasional
Melalui peninjauan ini, Ombudsman RI menegaskan bahwa proyek MRT Jakarta Tahap 2, khususnya Stasiun Monas, akan menjadi salah satu bagian penting dari pembangunan transportasi publik yang berstandar internasional di Indonesia.
Dengan beroperasinya MRT di kawasan ini, diharapkan akan tercipta sistem transportasi massal yang tidak hanya efisien dan modern, tetapi juga mengedepankan kualitas pelayanan publik yang memadai.
Selain itu, proyek ini juga diharapkan menjadi katalisator bagi pembangunan infrastruktur transportasi lainnya di Indonesia, yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Dengan begitu, Indonesia dapat memiliki sistem transportasi yang terintegrasi dengan baik, aman, dan ramah lingkungan.
