INVESTORTALK.ID — Pelantikan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia disambut optimisme oleh dua otoritas ekonomi utama, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Mereka meyakini kedekatan hubungan kerja yang sudah terjalin akan memperlancar koordinasi kebijakan, terutama dalam merespons gejolak ekonomi dan menjaga kepercayaan pasar.

Modal Kedekatan untuk Kebijakan yang Lebih Sinkron

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara gamblang menyebut hubungan personal yang baik dengan Destry akan mempermudah proses sinkronisasi kebijakan. Ia menekankan bahwa pengalaman Destry di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika industri perbankan.

"Ke depannya harusnya bakal lebih baguslah. Kan Bu Destry sebelumnya juga pernah di Dewan Komisioner LPS. Jadi saya cukup dekat dengan beliau, sehingga saya rasa kebijakannya lebih sinkron, lebih sinergi," ujar Purbaya di Gedung MA, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026).

Pernyataan ini menegaskan arah baru kolaborasi antara Kemenkeu dan BI yang selama ini kerap berjalan pada rel masing-masing. Dengan komunikasi yang lebih intens, koordinasi antara sisi fiskal dan moneter diharapkan bisa menghasilkan kebijakan yang saling memperkuat, bukan tumpang tindih.

Koreksi Instrumen: Belajar dari Kelalaian Likuiditas

Di luar soal sinergi, Purbaya menyoroti kelemahan instrumen pengukuran kondisi perbankan yang dinilai gagal mendeteksi gejolak secara dini. Pengalaman masa lalu menjadi pelajaran berharga, ketika indikator konvensional likuiditas menunjukkan kondisi stabil, padahal industri tengah tertekan.

"Seperti kemarin-kemarin saya, termasuk saya, lalai, terlambat menilai kondisi likuiditas sistem perekonomian ketika kita pakai alat-alat yang ada, per-NCD, alat likuid, per-NCD, per-deposito itu katanya bagus, tapi untuk saya stabil terus, walaupun perbankannya lagi goncang," bebernya.

Karena itu, Kemenkeu mendorong pengembangan alat ukur baru yang lebih akurat merefleksikan kondisi riil di lapangan. Instrumen ini diperlukan agar otoritas bisa bergerak cepat dan tepat sebelum masalah sistemik membesar, bukan sekadar bereaksi setelah krisis terjadi.

Sinergi Nyata: Dari Stabilitas hingga Program UMKM

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan kolaborasi lintas lembaga tidak hanya berhenti pada koordinasi kebijakan makro. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menargetkan kerja sama yang lebih konkret dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Jadi harapan kita koordinasi semakin baik, sinergi semakin baik antara OJK dengan Bank Indonesia dan juga dalam kerangka KSSK bersama dengan Menteri Keuangan dan juga LPS supaya kita sama-sama deh menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia," ujar wanita yang akrab disapa Kiki.

Di luar isu stabilitas, program pemberdayaan sektor riil seperti pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga tingkat daerah menjadi fokus integrasi. OJK meyakini program bersama tersebut akan berjalan lebih efektif dengan kepemimpinan baru BI, sekaligus mencegah terjadinya kebijakan yang saling bertentangan antar lembaga.

Dengan kepemimpinan baru di Bank Indonesia, seluruh otoritas keuangan kini memiliki pekerjaan rumah yang sama: memastikan deteksi dini risiko berjalan lebih baik dan kolaborasi antar lembaga menghasilkan dampak yang terasa langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha.